Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A Laksanakan Verifikasi
Perkara Itsbat Nikah Terpadu Di Kecamatan Taweli
Senin (14/06/2021) Verifikasi Peserta sidang itsbat nikah terpadu kembali digelaroleh Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A di Kantor Camat Taweli. Verifikasi Itsbat Nikah yang diadakan ini merupakan kerjasama antara Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A dengan Pemerintah Kota Palu dan Kementrian Agama Kota Palu serta Dinas Pencatatan Sipil Kota Palu.
Masyarakat sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan verifikasi itsbat nikah terpadu ini. Mereka sangat bergembira karena merasa terbantukan, dan akan memperoleh legalitas status hukum perkawinan yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun.
Pada proses verifikasi dihadiri staf bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Palu dan Pegawai Kecamatan Taweli, Panitera muda Permohonan Shiyamus Shidqi, S.H.I.,M.H., Panitera Muda Gugatan Hj. Agustina Petta Nasse, SH.,MH dan Panitera Pengganti Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag.,M.H. serta di bantu PPNPN Pengadilan Agama Palu Muh.Dermawan, SE., Tim Verifikasi dari pengadilan agama palu langsung melakukan proses verifikasi berhasil diselesaikan, ada sekitar 40 pasangan yang harus diperiksa satu persatu, namun akhirnya diperoleh 36 Pasangan yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan dalam tahap pendaftaran perkara Itsbat nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A, 3 pasangan tidak hadir verifikasi, selebihnya tidak memenuhi syarat, karena masih terikat pernikahan dengan suami/istri sebelumnya sampai saat ini belum mengurus perceraian di Pengadilan Agama. Akan tetapi, Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A memberikan solusi agar mereka mengurus cerai dulu.
Pasangan yang akan mengikuti sidang itsbat nikah terpadu ini telah diperiksa kebenaran data pribadinya melalui formulir yang diisi sebelumnya, kemudian langsung diregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Kelas 1.A. dan akan diumumkan melalui media massa selama 14 hari.
Semoga itsbat nikah terpadu ini berjalan lancar sampai hari sidang yang telah ditentukan, layanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan di Kota Palu. (IT PA.PALU)