SEJARAH PENGADILAN AGAMA PALU

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA PALU

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957 pada Pasal 1 berbunyi ....(ditempat tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.) dan Penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 sebagai Realisasi PP No. 45 tahun 1957.

B. SEJARAH PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA PALU

Jauh sebelum Indonesia Merdeka di zama penjajah Belanda, sudah dikenal adanya "GADHI" di Sulawesi Tengah khususnya dilembah Palu yang diangkat oleh Kepala Swapraja (Residen) untuk mengatur dan meyelesaikan masalah-masalah umat islam, menyangkut hubungan perkawinan seperti Nikah,Talak, Ruju', Mawaris dan lainnya diselesaikan lewat Raad Agama (QADHI) Mahkamah Syar'i sekarang Pengadilan AGAMA.

Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palu pada tanggal 10 Februari 1965. Namun seiring dengan diresmikannya Pengadilan Agama Palu sejak 10 Februari 1965, Pengadilan Agama Palu belum bisa menerima perkara, hal ini terjadi karena belum dilantik dan diambil sumpah ketua Pengadilan Agama Palu yaitu Bapak KH. MAHFUD GODAL, pegawai belum lengkap, pedoman kerja belum ada, mesin ketik dan anggaran biaya rutin belum tersedia. Jumlah pegawai pada awal pembentukan Pengadilan Agama Palu berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang Ketua (KH. Mahfud Godal), 1 orang Prakit TU/ Panitera Muda (Abd.Mubin Latopada), 1 orang Tata Usaha (  Alimin Muchtar ).

Pada Saat Bapak KH.Mahfud Godal diutus mengikuti Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung, beliau dipanggil oleh Bapak KH Ahmad Zabidi selaku Direktorat Peradilan Agama dijalan Medan Merdeka Utara untuk dilantik dan diambil sumpahnya selaku Ketua/Hakim Pengadilan Agama Palu. Gedung pertama kantor Pengadilan Agama Palu berlokasi dikompleks Mesjid Raya Lolu Palu, gedung ini berdiri atas kerjasama Ketua Pengadilan Agama Palu Bapak KH. Mahfud dengan PEMDA Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah Bapak M.Yasin dan Bapak Zainuddin sebagai Ketua DPRD Tingkat 1 Sulawesi Tengah.

Berikut ini merupakan Surat Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 85 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unaaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa, dan Pandan : klik disini

C. DAFTAR PIMPINAN PENGADILAN AGAMA PALU (Dahulu - Sekarang)

 D. JUMLAH DATA HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA PALU BERDASARKAN JENIS KELAMIN

E. DATA DAN KETERANGAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA PALU KLAS I.A

Wilayah hukum Pengadilan Agama Palu meliputi seluruh wilayah daerah Tingkat II Kota Palu yang terbagi atas 8 (Delapan) Kecamatan dan 46 (empat puluh enam) Kelurahan yaitu sebagai berikut: