LOGO WEB PALU TRANSPARAN

Written by IT PA PALU on . Hits: 2629

  • Pedoman PBJ
  • Pengumuman Lelang
  • Mekanisme Pengadaan
  • Mekanisme Keberatan
  • Alamat dan Kontak

logo

PEDOMAN PBJ ( PENGADAAN BARANG DAN JASA) PEMERINTAH


  PENDAHULUAN  
 

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pengadilan Agama kabanjahe sebagai instansi pemerintah di Indonesia yang berada dalam Lembaga Yudikatif di bawah Mahkamah Agung RI berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berupaya untuk dapat menyelenggarakannya Pengadaan Barang dan Jasa yang efektif, efisien, terbuka dan kompetitif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 
  PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH  
 

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

  1. Perpres Nomor 54 Tahun 2010
  2. Penjelasan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010
  3. Lampiran I - Perencanaan
  4. Lampiran II - Barang
  5. Lampiran III - Pekerjaan Konstruksi
  6. Lampiran IV A - Jasa Konsultansi (Badan Usaha)
  7. Lampiran IV B - Jasa Konsultansi (Perorangan)
  8. Lampiran V - Jasa Lainnya
  9. Lampiran VI - Swakelola
 
  Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  
 

Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document), sebagai berikut : (Dikutip dari www.lkpp.go.id) :

 

 

 

 No.  Pengumuman Lelang Tautan 
1 Lelang Barang Milik Negara (2023) Klik di sini
 2 Lelang Layanan Jasa Pos Bantuan Hukum (TA 2020) Klik di sini
3 Pengumuman Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (TA 2024) Klik di sini
4 Pengumuman Lelang Barang Milik Negara Pengadilan Agama Palu (2023) Klik di sini
5 Pengumuman Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (TA 2023) Klik di sini

 

Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berpedoman kepada PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Mahkamah Agung RI dapat dilihat pada tautan berikut ini (Website LPSE Mahkamah Agung)

Alamat dan Kontak

 


Proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Mahkamah Agung RI dapat dilihat pada website LPSE Mahkamah Agung

Informasi Pengadaan Barang dan Jasa di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A dapat dilihat pada:

Peta Pengadilan Agama Palu

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Palu Kelas I.A

Jl. WR. Supratman No. 10, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah

Kode Pos : 94221

Telp: (0451) 421156
Fax: (0451) 458125

Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

whatsapp  fb  youtube  twitter  ig

 

w3c html 5 w3c wai AAA  

 

Tautan Aplikasi